Home / Aneka

Proyek APBD Pemprov Lamban

Selasa, 26 Jul 2016 | 12:05 WITA

MAKASSAR,UPEKS.co.id -- Pemprov Sulsel mengakui beberapa proyek APBD 2016 masih berjalan lambat. Sayang, tidak disebutkan sejumlah proyek lamban yang telah melalui proses evaluasi itu.

Sekprov Sulsel, Abdul Latif mengatakan, sesuai hasil evaluasi bersama SKPD, semua proyek besar yang bersumber dari APBD tidak ada satupun yang mandek.

"Memang ada yang jalannya tidak terlalu cepat, semua berjalan dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada," ungkap Abdul Latif, kemarin.

Meski begitu, Latif mengaku masih optimis sejumlah proyek yang melambat itu bisa dikerjar dalam kurun enam bulan terakhir. Apalagi semua yang terkait proses lelang sudah dilakukan.

"Proses lelang juga kan butuh waktu lama. Kami optimis masih ada waktu satu semester untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Kami harapkan sisa waktu itu bisa mengejar target yang belum terpenuhi," katanya.

Dengan kondisi itu, lanjut Latif, pihaknya memastikan tidak akan ada proyek yang anggarannya dialihkan untuk proyek lain, saat pengusulan APBN Perubahan 2016

"Tidak ada yang anggarannya dialihkan ke proyek lain. Memang kami belum dapat evaluasi terakhir, tapi sampai sekarang hasil evaluasi sementara, semua sudah jalan," pungkasnya.

Kepala Biro Pembangunan Sulsel, Malik Faisal, sebelumnya menjelaskan, terkait pengusulan APBD Perubahan, meskipun belum bisa dipastikan, tapi kemungkinan besar tidak akan ada penambahan anggaran.

"Juli-Agustus kita sudah masuk lagi Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKAP) 2016. Sudah ada pra, kemungkinan tidak akan ada penambahan anggaran.
 
Hanya pergeseran anggaran kegiatan yang peluangnya ada," jelas Malik Faisal
Apalagi, lanjut dia, sesuai petunjuk Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, tidak boleh ada peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak yang hanya membebankan rakyat. "Sehingga peningkatan pajak dan retribusi itu tidak ada," terangnya.

Khusus pergeseran anggaran, Malik Faisal mengaku bahwa itu akan dilakukan jika misalnya ada kegiatan yang perencanaannya diawal tidak sesuai lagi saat pelaksanaan. Termasuk jika ada kegiatan yang belum memenuhi syarat untuk dilakukan proses lelang.

"Itu bisa terjadi karena mungkin ada perubahan nomenklatur, mungkin juga anggaran kurang atau lebih. Itu semua akan diperbaiki dengan menggeser anggaran yang tidak prioritas, atau bisa juga diambil dari silpa," katanya. (eky/rif)

Penulis: Muh Aking

Editor: M Arif

Berita Terkait