Home / Smart City

UMK Makassar 2016 Rp2,3 Juta

Ahad, 08 Nop 2015 | 18:48 WITA

MAKASAR,UPEKS.co.id -- Dewan Pengupahan Kota Makassar menetapkan Upah Minumum Kota (UMK) 2016 Kota Makassar naik sebesar 11,5 persen. UMK 2016 ini ditetapkan menjadi RpRp2.313.625 dari UMK 2015 sebesar Rp2.075.000.

"Baru saja tadi (kemarin,red) ditetapkan, UMK 2016 sebesar Rp2.313,625. Semua sepakat, tidak ada opsi, langsung ditetapkan," pungkas Bukti Djufrie, Ketua Dewan Pengupahan Kota Makassar, Minggu (8/11/2015).

Bukti yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja Makassar ini menuturkan, penetapan upah ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang nilai kenaikan upah sekitar 11,5 persen. PP ini, katanya, sesuai dengan kebijakan ekonomi jilid IV. Bukti menambahkan, dewan pengupahan akan melaporkan penetapan upah ini kepada Walikota Makassar M Ramdhan Pomanto pada Selasa (10/11/2015) sekaligus dibuatkan surat rekomendasi kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo untuk surat keputusan penetapannya.

Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sulsel, Abd Muis mengatakan, penetapan UMK memang harus berada di atas nilai UMP. Karena itu, SPSI menghormati penetapan UMK itu untuk direkomendasikan kepada gubernur. "Tinggal nanti apakah gubernur membulatkan UMK itu menjadi Rp2.350.000, kalau dibulatkan kita akan sambut lebih baik lagi," katanya.

Pasalnya, kenaikan upah ini bisa meningkatkan kesejahteraan buruh dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Sedangkan, ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak perlu menjadi was-was bagi buruh, lantaran ancaman tersebut selalu muncul ketika proses penetapan upah.

Sementara itu, Ketua Apindo Sulsel, Latunreng menilai, kenaikan upah minimum ini sangat membebani pengusaha. Kenaikan upah yang tinggi akan menimbulkan berbagai konsekuensi yang diterima pemerintah sendiri. Misalkan, penyerapan tenaga kerja otomatis akan berkurang. Pasalnya, upah ini diberikan kepada buruh pemula atau masa kerja 0-1 tahun, padahal di perusahaan banyak yang gaji di atas upah minimum.

"Untuk apa pekerja pemula diberikan gaji tinggi, sementara di kantor banyak yang gaji lebih tinggi, lebih memberikan pekerjaan tambahan kepada karyawan yang sudah diketahui kemampuannya," katanya

Kendati demikian, lanjutnya, Apindo tidak menolak penetapan upah tersebut. Hanya saja, gubernur harus bijak dalam memutuskan upah ini. Sebab, kondisi perekonomian saat ini merupakan tahun kerugian yang dirasakan kalangan pengusaha. Karena itu, Latunreng berharap pemerintah dapat memberikan jaminan kepada pengusaha agar bisa terus eksis.

"Kenaikan upah yang tinggi bukan masalah jika kondisi perekonomian kondusif, jadi jangan memberikan beban psikologi yang berat kepada pengusaha," harapnya.(rul/rif)

Penulis: Asrul

Editor: M Arif

Berita Terkait