Home / Sulsel Membangun

Ketua DPRD Sorot Proyek Siluman

Kamis, 27 Agu 2015 | 15:27 WITA

BULUKUMBA,UPEKS---DPRD Bulukumba menemukan sejumlah proyek yang saat ini berjalan atau dicairkan tanpa diawali proses tender. Kuat dugaan, proses tak jelas alias proyek siluman. 
 
Penegasan itu dilontarkan Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki kepada Upeks, baru-baru ini.
"Kejadian demikian itu banyak di Dinas Bina Marga. Umumnya proyek Penunjukan Langsung (PL) tanpa ada kontrak. Praktik demikian harus dihentikan pencairan anggarannya. Pasalnya potensi merusak proses pembangunan di Bulukumba," katanya, Rabu (26/08)

Meski demikian, dia belum bisa spesifikkan proyek tanpa kontrak. Setiap pengerjaan harus ditender tanpa penunjukan langsung Pejabat Pembuat Komitmen (PKK). Praktik demikian bertentangan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Agar tidak jadi masalah dikemudian hari, A Hamzah pangki minta Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) tidak mencairkan pembangunan proyek tanpa kontrak dan lelang.
Menanggapi masalah itu, Kadis Bina Marga, Andi Syamsul Mulhayat membantah ada pekerjaan tanpa kontrak kerja. Meski demikian, ada beberapa proyek penunjukan langsung tanpa tender karena nilainya dibawah Rp200 juta.

"Mana ada pengerjaan tanpa kontrak, kalau ada silahkan buktikan," tegasnya meyakinkan.
Ditemui terpisah, Kepala DPKD, Andi Mappiwali menegaskan, pihaknya tidak berani mencairkan dana proyek tanpa ada kontrak kerja, karena itu tidak sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku.

Dikatakannya, pencairan dana proyek harus melalui beberapa prosedur. Diantaranya, rekanan/kontraktor wajib menyerahkan surat Selesainya Pelaksanaan Pekerjaan (SPK) yang dibuat dalam bentuk berita acara serah terima pekerjaan.

" Dokumen ditandatangani penyedia dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai Pasal 95 Perpres No. 54 Tahun 2010, serta ada kontrak pengerjaan dari PPK," jelasnya. (suf/arf).

Penulis: Sufri

Editor: Muh Arafah

Berita Terkait