Home / Utama

Proyek "Siluman" Seliweran di APBD 2015

Selasa, 26 Jul 2016 | 12:33 WITA

MAKASSAR,UPEKS.co.id -- Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Kadir Halid menemukan proyek siluman yang berseliweran di APBD 2015.
 
Kadir mencatat ada sembilan item kegiatan yang saat ini berjalan di Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Sulsel tanpa melalui pembahasan di Dewan. Totalnya mencapai Rp34 miliar lebih.

"Catatan saya ada sembilan item kegiatan. Kegiatan tersebut tidak pernah masuk dalam Rancangan Kerja Anggaran (RKA), namun tiba-tiba muncul di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)," ungkap Kadir Halid dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBD 2015 bersama Distarkim Sulsel di ruang Komisi D DPRD Sulsel, Senin (25/7) kemarin.

Item kegiatan yang dimaksud Kadir Halid, antaralain; Pembebasan Lahan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAL) Mamminasata senilai Rp4,2 miliar, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Air Minum Wilayah II bernilai Rp5,3 miliar dan Wilayah III Rp4,4 miliar.

Kemudian Proyek Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp193 juta, Pembangunan Rumah Sederhana Sehat  Wilayah II senilai Rp4,3 miliar dan Wilayah III senilai Rp4,6 miliar. Selanjutnya, Penataan Infrastruktir Kawasan Strategis senilai Rp6,9 miliar, Program Fasilitas dan Pameran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Rp229 juta, dan Penyusunan Laporan Akutualisasi Program Rp58 juta.

"Ada perbedaan data di RKA dengan yang dikerjakan. Bahkan ada juga yang masuk rancangan RKA, tapi tidak dilaksanakan," kata Kadir Halid.

Bahkan, sambung Legislator Partai Golkar ini, ada juga kegiatan rehabilitasi Mess Polda Panaikang yang dilekatkan di anggaran Wisma Negara senilai Rp60,7 miliar. Kemudian renovasi Markas Komando (Mako) Brimob Pabaeng-baeng. "Apa hubungannya Wisma Negara dengan renovasi Mess Polda. Belum lagi renovasi Mako Brimob, di mana relefansinya," paparnya.

Kadir Halid pun mengatakan terdapat 57 kegiatan untuk 509 paket pengerjaan. Namun faktanya, Kadir menemukan sesuai pengajuan di Rancangan Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2015 hanya tercantum sebanyak 445 paket pengerjaan.
"SKPD tidak boleh melakukan kegiatan di luar perencanaan karena ini menyangkut anggaran. Apalagi kalau memasukkan dalam APBD sementara tidak pernah dibahas di Dewan. Ini jelas pelanggaran," tegasnya.

Hal senada diutarakan anggota Komisi D DPRD Sulsel lainnya, Selle KS Dalle. Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat Sulsel ini mempertanyakan, bagaimana ada satu kegiatan namun dalam laporannya terdapat dua mata anggaran.

"Itu artinya ada satu kegiatan yang dibiayai sampai dua kali. Untuk itu, kami berharap Distarkim memperbaiki laporan penggunaan anggarannya, apalagi sekarang menggunakan sistem berbasis akrual," terangnya.

Lebih jauh, Selle menyatakan bahwa temuan di Distarkim harus menjadi pelajaran bagi SKPD lainnya, terkhusus dalam membuat laporan penggunaan keuangan. "Banyak laporan anggaran yang tidak rasional," tuturnya.

Adapun Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Sulsel, Andi Bakti Haruni tidak menampik adanya sejumlah kegiatan yang tidak masuk dalam dokumen rencana kerja anggaran (RKA).
 
Namun, Bakti mengatakan kegiatan tersebut telah menjadi kesepakatan bersama dengan Komisi D DPRD Sulsel. "Kan sudah disahkan menjadi perda APBD 2015. Ini jelas produk hasil bahasan bersama DPRD,” ujarnya. (mah/rif)

Penulis: Mahatir

Editor: M Arif

Berita Terkait